Fhoto: SPPG Bengkalis Disorot: Antara Menu Tak Layak dan Isu Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis. (Dt)
DURI – Implementasi program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di wilayah Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis-Riau, menuai kecaman keras. Serangkaian temuan kualitas makanan yang buruk hingga dugaan lemahnya pengawasan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjadi perhatian publik.
Dalam beberapa pekan terakhir, laporan dari lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Murid di sejumlah sekolah dasar dilaporkan batal mengonsumsi jatah makan mereka setelah ditemukan ulat belatung dan potongan rambut panjang di dalam kemasan makanan. Selain masalah higienitas, porsi makanan yang disediakan oleh dapur mitra di wilayah Bathin Solapan diduga jauh di bawah standar gizi yang telah ditetapkan.
Munculnya menu yang "amburadul" ini diduga kuat akibat minimnya pengawasan dari pihak SPPG wilayah Kabupaten Bengkalis. Selain itu, isu mengenai pengaturan insentif bagi pihak sekolah melalui Surat Edaran (SE) disinyalir menjadi celah yang membuat fungsi kontrol terhadap kualitas menu menjadi longgar.
Fhoto: SPPG Bengkalis Disorot: Antara Menu Tak Layak dan Isu Penyelewengan Dana Makan Bergizi Gratis. (Dt)
Kepala SPPG Wilayah Bengkalis, Fhirman, saat dikonfirmasi awak media menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur mitra. "Setiap informasi yang kita dapatkan langsung kita evaluasi di dapur," ujarnya singkat. Namun, Fhirman belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait temuan porsi yang tidak sesuai dan dugaan penyelewengan anggaran yang santer terdengar.
Kondisi ini memicu gelombang protes dari wali murid yang merasa hak gizi anak-anak mereka terabaikan. Mereka meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk segera turun tangan.
"Kami meminta Bapak Presiden segera menurunkan tim investigasi ke lapangan. Program ini sangat baik, jangan sampai dirusak oleh pengelola yang tidak amanah sehingga merugikan generasi penerus bangsa," tegas salah satu perwakilan wali murid.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak adanya transparansi anggaran dan standar operasional yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.**
(rls/detak60)